Menpan RB Pastikan Tidak Ada Penghapusan Tenaga Honorer Massal

OKe NUSRA - Pemerintah pusat merencanakan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer akan dihapus November ini.

Pemerintah pusat melalui Menpan-RB sudah memikirkan solusi pemutusan hubungan kerja tenaga honorer masal.

Penerintah akan menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer massal.

Baca Juga: Puluhan Kabupaten di NTT Berstatus Waspada, BPBD Kota Kupang Minta Warga Pesisir Kali Siaga

Baca Juga: Hironimus Taolin Ancam Dua Orang PPK Dinas PUPR TTU

Menteri Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Talkshow RB Tematik di Universitas Indonesia, belum lama ini mengaku segera melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait beberapa opsi yang akan dilakukan mengenai nasib tenaga honorer.

Dikatakan opsi penanganan nasib tenaga honorer disebut telah dikomunikasikan ke Komisi II DPR RI.

"Sudah ada solusi jalan tengah tapi kami lapor dulu ke Pak Presiden dan kami sudah komunikasi dengan Komisi II," tandas Menteri Anas, dilansir detik

Dikatakan, secara garis besar menitikberatkan pada jalan tengah yakni bisa minim menggunakan anggaran namun juga menghindari PHK.

"Kami sudah temukan jalan tengah tanpa menambah anggaran karena kebijakan itu yang penting tidak tambah anggaran, tidak tambah orang dan tidak akan tambah beban bagi daerah. Inilah yang ke depan sedang kami cari solusi," ujar Anas.

Dikatakan, pembahasannya pun telah dilaksanakan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ia menegaskan bahwa
Pemerintah akan menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer masal.

"Jadi yang penting kita akan hindari PHK, menghindari pembengkakan anggaran, tidak ada lagi istilah non-ASN," tegasnya.***